Rapat Koordinasi TPP Tingkat Kabupaten Boalemo

Rapat Koordinasi dan Evaluasi TPP Kab Boalemo, Selasa 28 Oktober 2025

Bertempat di Aula Kantor Desa Modelomo, kecamatan tilamuta kab boalemo dan dihadiri oleh seluruh TPP kab Boalemo, mulai dari TAPM kabupaten, PD dan PLD semua kecamatan. Sebelum dimulai kegiatan maka Korkab melakukan Registrasi Peserta Rakor untuk memastikan seluruh peserta TAPM, PD dan PLD telah hadir dan meminta agar korcam memastikan keberadaan teman-temannya untuk dapat segera hadir.

Kegiatan ini di koordinir dan diselenggarakan Oleh Korkab Boalemo. Adapun agenda kegiatan rekorev pada hari ini adalah sbb : Penyampaian Info manajerial terkini dibulan Oktober 2025 Oleh TAPM Boalemo terkait kebijakan Pemerintah dan instruksi Pendampingan terkait BUMDes, KOPDes, MEDSOS dan Website/Blogspot, Membahas Surat Penyataan TPP Kepada BPK serta pembuatan surat klarifikasi kepada BPK RI terkait temuan ketidakpatuhan terhadap standar minimal kehadiran, jam kerja dan Hari Kerja, On Job Training (OJT) penginputan laporan sarpras dan non sarpras Tahun 2025, Evaluasi Progres Pelaporan, kendala dan permasalahan serta tindak lanjut:

a.       Penyaluran Dana Desa Tahap 2 TA. 2025;

b.       Pembayaran BLT DD 2025;

c.       Perkembangan data BUMDes;

d.       Perkembangan Kegiatan Ketahanan Pangan Desa 2025;

e.       Kegiatan Perencanaan Desa 2026

f.         Rembuk Stunting Tahun 2025

Kadis Sosial PMD Boalemo dalam sambutan dan arahannya kepada semua TPP dalam acara Rakor TPP Kab Boalemo:

Pendamping Desa menjadi garda terdepan untuk mewujudkan pembangunan desa sebagaimana harapan pemerintah yang memberikan tugas dan begitu juga harapan kita semua. Semoga Pendampingan kita semua menjadi ibadah dan terutama semua sektor-sektor mengalami peningkatan

Kantor Dinas sosial PMD Adalah tempat kita semua untuk memonitor Pembangunan di Desa dan kita akan membuat satu ruangan untuk tempat rakor karena semua kita tidak boleh berpisah-pisah, kita  harus Bersatu untuk mempercepat Pembangunan di desa

Untuk desa-desa yang masih tertinggal, agar dapat kita melibatkan pemerintah daerah Bersama pemerintah desa untuk mengintervensi agar dapat meningkatkan status desa. Peta IDM telah dikaji Bersama dengan pemerintah untuk meningkatkan status desa

Dari KPPN marisa mengkonfirmasi akan menyelesaikan penyaluran dana earmark 100% untuk 21 desa yang belum tersalur tahap 2

Oleh Dinas PMD juga telah melayangkan surat tentang penegasan penegasan kedepan terkait perencanaan desa, pelaksanaan kegiatan, percepatan badan hukum bumdes, revitalisasi dan percepatan kegiatan ketahanan pangan.

 

Penegasan terakhir Kepala Dinas sebelum meninggalkan acara, beliau menambahkan :

Semua kegelisahan agar dimuat dalam sebuah surat edaran/instruksi yang patut untuk diteruskan ke Desa  bisa Bersama-sama untuk dirumuskan dan dilayangkan ke Desa. Ingin menawarkan bagaiman untung ruginya terkait kebijakan verifikasi Dana Desa sehingga Wonosari tidak perlu lagi ke kabupaten sehingga di awal tahun depan kebijakan ini bisa dilaksanakan. Untuk Ketahanan Pangan agar dapat memperhatikan regulasi yang berlaku untuk kita diskusikan dan kolabirasikan implementasinya didesa. 11 dapur mbg akhir tahun akan terbentuk khususnya daerah terpencil sehingga Ini perlu di diskusikan oleh teman2 semua. Seragam Pendamping ini akan dipesan oleh Dinas PMD akan bertahap diusahakan karena uniform kita sama, sehingga semua komponen ekosistem perlu di seragamkan. Sehingga ada waktu kita untuk semua akan seragam.